Jawaban: B
36. Prinsip keterbukaan dalam pemerintahan menghendaki agar penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan dengan terbuka dan transparan, hal ini mengandung makna ….
A. segala sesuatu dapat diketahui oleh masyarakat, kapanpun dan dimanapun
B. penyelenggaraan pemerintah berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat
C. pemerintah memberikan batasan kepada masyarakat untuk mengakses informasi negara
D. batasan antara pemerintah dan rakyat dalam penyusunan program penyelenggaraan negara sangat jelas
E. berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan dengan jelas, tidak bersifat rahasia dan bisa diketahui oleh public
Jawaban: E
37. Ada beberapa kriteria terkait pelaksanaan kekuasaan pemerintahan, antar pemerintah pusat dalam hubungannya dengan pemerintah daerah. Jika di dalam suatu negara kekuasaan pemerintahan dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan daerah-daerah tinggal melaksanakan apa yang sudah ditentukan, hal ini menunjukan negara tersebut berbentuk ….
A. kesatuan.
B. serikat.
C. federasi.
D. konfederasi.
E. republik.
Jawaban: A
38. Bangsa Indonesia harus memandang semua aspek kehidupan bangsa mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis. Sikap yang harus dikembangkan oleh bangsa Indonesia di tengah keanekaragaman bangsa yaitu ….
A. meneladani para pembuat konsep wawasan nusantara yang berhasil menciptakan keanekaragaman bangsa
B. mengupayakan bangsa indonesia lebih homogen untuk memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa
C. mengikuti ajaran wawasan nusantara untuk menciptakan bangsa yang lebih homogeny
D. mengutamakan kepentingan pemerintah dari pada kepentingan masyarakat yang beragam
E. memandang keanekaragaman yang dilandasi persatuan dan kesatuan bangsa
Jawaban: E
39. Pembagian kekuasaan negara baik kekuasaan eksekutif, legislatif maupun yudikatif diatur dalam konstitusi agar tidak terjadi tumpang tindih antara pembagian tugas dan wewenangnya. Meskipun demikian, antarlembaga negara sebagai pelaksana kekuasaan memiliki hubungan kerjasama dan mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berikut ini yang merupakan contoh kerjasama antara lembaga eksekutif dengan yudikatif yaitu Presiden ….
A. mengajukan rancangan undang-undang dan dibahas menjadi undang-undang
B. memberi grasi dan rehabilitasi yang dilaksanakan pada saat-saat tertentu
C. mengangkat duta dan konsul untuk ditempatkan di negara lain
D. memberi gelar, tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan
E. menerima penempatan duta dari negara lain
